0800 1088888  EN

    Semen Indonesia Mempersiapkan Penerapan Hedging

    news / 23 Oktober 2014

    Departemen Keuangan Grup (DKG) Semen Indonesia (SMI) terus intens melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dengan seksama terhadap kondisi pasar uang. Ini dilakukan sebelum perseroan mengambil kebijakan Iindung nilai (hedging).

    “Kita masih terus intens mengikuti perkembangan. Ini penting sebeIum nanti lakukan hedging,” terang Kadep DKG, Ginarko Isnubroto. Setahun terakhir, nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi yang tajam. Baik terhadap USD maupun Euro. Tekanan pada nilai tukar ini tak lepas dan pengaruh kondisi neraca pembayaran, politik nasional, keputusan The Fed melakukan tapering off, dan rencana menaikkan interest fund rate.

    Menurut Ginarko, perseroan telah menetapkan Pedoman Lindung Nilai Semen Indonesia Grup sesuai SK Direksi Nomor: 010/Kpts/Dir/2014 yang berlaku tanggal 2
    Januari 2014. Pedoman ini mengacu pada Permen BUMN Nomon: PER 09/MBU/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Permen tersebut mengatur bahwa BUMN wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar secara efektif dalam rangka memitigasi nisiko pasar. Lindung nilai harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen nisiko, serta sesuai standar akuntansi dan perpajakan.

    SMI dalam tiga sampai empat tahun ke depan akan memiliki eksposur valas yang cukup besar; khususnya dalam Euro. Hal ini terkait kontrak pengadaan main equipment proyek Rembang, dan Indarung VI.“Financial risk management atas eksposur valas pada kedua proyek tersebut menjadi fokus perhatian utama kita saat ini,” jelasnya.

    Sebagai informasi, hedging merupakan tools utama dalam memitigasi risiko keuangan atas eksposur valas. Penetapan harus disesuaikan dengan kondisi dan eksposur yang dimiliki Perseroan. Sebagai produk derivative keuangan, hedging bagaikan pisau bermata dua dimana mempunyai potensi gain dan loss. Di satu sisi, lindung nilai dapat dipandang sebagai jaring pengaman dalam memitigasi risiko atas eksposurvalas. Di sisi lain, terdapat potensi timbulnya biaya apabila ternyata nilai Rupiah ke depan tidak sesuai seperti yang diproyeksikan.

    Pemantauan dan pengendalian risiko pasar secara efektif dalam rangka memitigasi risiko pasar perlu dilakukan secara prudent. Risiko pasar ini berupa nilai tukar
    dan suku bunga. Karenanya, identifikasi, pengukuran dan proyeksi kebutuhan valas serta horizon waktu akan menentukan efektivitas hedging yang dilakukan. Mitigasi risiko pasar harus didasarkan pada obyek transaksi lindung nilai (underlying). Dengan begitu hedging tidak dimaksudkan untuk tujuan spekulatif.

    Saat ini, perseroan telah dan sedang menjalin komunikasi dan kerjasama dengan beberapa bank besar, baik bank nasional maupun bank asing. Diantaranya Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Sedangkan bank asing seperti Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, ANZ Bank, Credit Suisse, dan BNP Paribas. “Harapannya, perseroan bisa memperoleh solusi hedging  yang tepat, baik dan sisi realisasi anggaran proyek maupun cash outflow. Dan yang penting, dan aspek financial risk management, lindung nilai yang dilakukan merupakan alternatif yang ‘aman’ bagi Perseroan sebagai perusahaan BUMN terbuka,” tandas Ginarko.

    SOP HEDGING

    Prinsip kehati-hatian yang dilakukan Semen Indonesia ini tak lepas dan status sebagai BUMN. Sebelum ini, memang ada kekhawatiran yang menyelimuti perusahaan BUMN untuk mengambil ke bijakan hedging. Pasalnya, masih ada multitafsir soal ini di mata hukum, Apakah hedging adalah aktivitas yang dianggap sebagai biaya atau kerugian negara. Beruntung, kekhawatiran itu tereliminir setelah seluruh pimpinan lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga negara audit yaitu Badan Pemeniksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Bank Indonesia (BI), Kemente rían Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya satu suara soal lindung nilai. Kesepakatan ini tertuang dalam standar operasional prosedur (SOP) tentang transaksi hedging.

    SOP ini menegaskan bahwa efek yang muncul dan selisih yang berbeda antara rupiah yang disepakati adalah bagian dan biaya dan bukan kerugian negara. Sedangkan, apabila teriadi kelebihan maka masuk sebagai pendapatan dan bukan keuntungan. “Tidak multiinterpretasi lagi. ini bagian dan praktik bisnis. Tentu, hal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Menteri Keuangan Chatib Basri.

    Munculnya SOP ini juga diharapkan mampu mengurangi tekanan pada Rupiah. Pasalnya, selama ini banyak BUMN yang membeli valas di pasar spot karena ketakutan hedging dianggap sebagai kerugian niegara. Sekedar gambaran saja, Kemenkeu menghitung setiap Rp 100 pelemahan rupiah maka defisit anggaran bisa n,aik Rp 2,6 triliun. (ram)

    Sumber : Gapura

    Facebook Comments

    Leave a reply