0800 1088888  EN

    Mekanisme Pengaduan

    Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS)

    Untuk meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas dan fairness dalam implementasi GCG, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (“Perseroan”) mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS) yang dapat menampung segala keluhan, pengaduan dan laporan dari pihak internal maupun eksternal.

    Dengan adalanya mekanisme ini diharapkan dapat efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya kepada Perseroan melalui saluran berikut:

    • Telepon : (031) 3981732 ext 3132 dan/atau ext 3028 dan/atau ext 5027
    • PO Box  : Kotak SI 5000 (lokasi di halaman Kantor Perseroan di Gresik)
    • Email     : semenindonesiabersih@semenindonesia.com
    • Surat      : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Pelanggaran (TP3) – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Jl. Veteran, Gresik 61122

    Organisasi Penanganan Pelaporan Pelanggaran

    Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya sistem pelaporan pelanggaran di Perusahaan dan Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tersebut. Direksi dan Dewan Komisaris bersama-sama membentuk organisasi pelaporan pelanggaran di Perusahaan yang bersifat sentralistik mencakup pengelolaan pelaporan pelanggaran di Perusahaandan di Anak Perusahaan. Organisasi penanganan pelaporan pelanggaran terdiri atas empat elemen utama, yakni:

    1. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3), bertugas untuk:
      • Menerima, mencatat (meregister) dan mengelompokkan laporan pelanggaran berdasarkan kategori terlapor.
      • Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor (asas praduga tidak bersalah).
      • Menjaga komunikasi teratur dengan pelapor.
    1. Tim Investigasi, yang terdiri dari Tim Investegasi Internal , Tim Investigasi Eksternal, dan Tim Investigasi Anak Perusahaan. Tugasnya secara keseluruhan adalah melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa telah terjadi pelanggaran.
    1. Dewan Komisaris, dengan tugas utama:
      • Melakukan seleksi, konfirmasi (dari aspek kategori jenis pelanggaran, siapa yang melakukan dan kelengkapan dokumennya) dan verifikasi, serta memutuskan apakah laporan akan ditindaklanjuti atau diarsip untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.
      • Apabila laporan pelanggaran diputuskan untuk ditindaklanjuti, maka Dewan Komisaris:
        • Menugaskan Tim Investigasi untuk melakukan investigasi, apabila pelanggaran dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris (individu), Direksi dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, atau
        • Merekomendasikan kepada Direksi (selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan) untuk menindaklanjuti melalui proses investigasi, apabila pelanggaran dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan.
    1. Direksi, dengan tugas utama:
      • Melakukan seleksi, konfirmasi (dari aspek kategori jenis pelanggaran, siapa yang melakukan dan kelengkapan dokumennya) dan verifikasi, serta memutuskan apakah laporan akan ditindaklanjuti atau diarsip untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan.
      • Menugaskan Tim Investigasi untuk melakukan investigasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Kornisarls, Direksi dan Karyawan Anak Perusahaan.

    Penanganan Pelaporan Pelanggaran

    Penanganan penyelesaian dugaan pelaporan pelanggaran dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, yaitu mekanisme proses pengelolaan pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh:
    Karyawan perusahaan.
    Direksi, Anggota Dewan Komisasir (Individu) dan Organ Pendukung Dewan Komisaris
    Dewan Komisaris Perusahaan (Board)
    Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan
    Karyawan Anak Perusahaan
    Pengaduan yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau Perusahaan Publik.

    Perseroan mengelompokan pelanggaran ke dalam tiga jenis pelanggaran, dengan penanganan yang berbeda-beda, yaitu:

    1. Kategori I (Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi), yaitu:
      • Tindak pidana yang berupa tindak pidana korupsi baik yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan terkait pengelolaan dan penggunaan dana milik Perusahaan (financial fraud), suap, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan.
      • Pelanggaran terhadap prinsip dan proses akuntansi dan peraturan otoritas pasar modal tentang laporan keuangan, pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang serupa, tindakan kecurangan atau tindakan apapun yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan dan atau pihak lain yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
    1. Kategori 2 (Tindak kejahatan terkait pidana umum), yaitu berbagai bentuk tindak pidana/kriminal sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya, mencakup namun tidak terbatas pada pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, dan perbuatan kriminal lainnya termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan perusahaan, dan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan.
    1. Kategori 3 (Pelanggaran terkait kebijakan Perusahaan), yaitu seluruh pelanggaran selain korupsi dan tindak pidana ekonomi, serta tindak pidana umum yang diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan dan dalam berbagai kebijakan dan ketentuan/prosedur operasional perusahaan, serta Kebijakan Disiplin Pegawai yang dilakukan oleh Insan Perusahaan.

    Perlindungan Bagi Pelapor

    1. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib.
    2. Karyawan yang menjadi Pelapor dan menunjukkan itikad baik akan dilindungi dari tindakan pemecatan, penurunan jabatan/pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.
    3. Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima oleh petugas yang diberi kewenangan untuk menerima laporan tersebut, tetapi harus disadari bahwa terdapat kesulitan untuk melakukan klarifikasi, namun laporan tersebut tetap akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada.
    4. Perseroan menetapkan sangsi atas penyalah gunaan WBS dan ditegaskan bahwa para pihak (baik internal maupun eksternal) yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor.

      Kantor

      Kantor Gresik

      Gedung Utama Semen Indonesia
      Jl. Veteran, Gresik
      Jawa Timur, 61122

      • Telp: (031) 3981732
      • Fax: (031) 3983209

      Kantor Jakarta

      East Tower Building Lt. 18
      Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No. I
      Jakarta 12950

      • Telp: (021) 52611745
      • Fax : (021) 5261176

      Kantor Tuban

      Desa Sumberarum, Kec. Kerek
      Kabupaten Tuban
      Jawa Timur 62356

      • Telp : (0356) 3250013
      • Fax: (0356) 322380